Giat Upaya Mengakhiri Perbudakan di Laut, Bagaimana Peranan ASEAN?
Baru saja ini, Sidang Majelis Umum (SMU) PBB menetapkan secara kesepakatan resolusi mengenai kerja sama antar negara dalam usaha pelindungan pelaut (Seafarers) di tengah-tengah wabah Corona COVID-19.
trick dalam bermain judi sabung ayam online
Hal yang membuat senang yakni resolusi ini digagas oleh Indonesia dan didukung oleh 71 negara anggota PBB.
Ini adalah resolusi SMU PBB pertama berkaitan pelaut dan pengendalian arus barang secara global. Resolusi ini adalah inovasi penting ingat rumor pelaut jadi perhatian seluruh pihak terutamanya di tengah-tengah periode wabah COVID-19.
Resolusi diantaranya minta beberapa negara untuk memutuskan pelaut selaku "key workers" atau karyawan bidang penting, melakukan ketetapan mengenai keselamatan pelaut terhitung penggantian awak kapal, dan menggerakkan kerja sama seluruh pihak untuk memberikan fasilitas perjalanan, repatriasi dan akses service kesehatan untuk pelaut.
Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, resolusi ini adalah bukti riil aksi Indonesia selaku negara maritim dan kepulauan paling besar dalam menggerakkan kerja sama membuat perlindungan pelaut khususnya dari imbas wabah COVID-19.
Berdasar data tahun 2018 dari Global Slavery, pelaut di Asia Tenggara masuk ke resiko perbudakan di laut dalam industri perikanan.
Data itu memperlihatkan, Thailand jadi salah satu negara di ASEAN yang masuk ke kelompok High Risk. Sesaat Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam, ada dalam katergori Media Risk.
Lalu, apa pemicu ini dapat berlangsung? Bagaimana juga jalan keluar penuntasan dan usaha pemerintahan Indonesia?
Dalam LIVE Seminar-online bertema Ending Kekinian Slavery at Sea: What is ASEAN's Role?, Greenpeace Southeast Asia yang disebut organisasi kampanye lingkungan mengulas mengenai bagaimana ASEAN bisa mainkan peranan penting mengenai usaha tangani permasalahan hak asasi manusia di industri perikanan.
Menurut Tashryn Mohd Shahrin yang disebut periset dari ASEAN Human Rights Kebijakan Researcher for Greenpeace Southeast Asia, Asia adalah rumah untuk 68 % kapal penangkap ikan aktif dunia.
"34 Dakwaan pelanggaran hak asasi manusia dan perburuhan di kapal penangkap ikan sejumlah besar punya China. Laporan index IUU Fishing 2019 mengakui jika China tempati rangking negara dengan performa terjelek dari 152 negara," tutur Tashryn.
Dalam paparannya, dia sampaikan jika rintangan yang dikatakan ACMW dan AICHR jika pelaut migran dan pemerintahan masih menyaksikan kekerasan yang berlangsung di kapal selaku kejahatan biasa, bukan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam seminar-online itu, Direktur Perlindungan Masyarakat Negara Indonesia dan Tubuh Hukum Indonesia, Judha Nugraha sampaikan jika selama ini pemerintahan Indonesia lagi berusaha menangani persoal itu.
"Kami dari Kemlu RI dan Indonesian Mission penjuru dunia tangani lebih dari 1 juta masalah imigran, jadi ini penting untuk diulas," tutur Judha Nugraha.
Sepanjang tahun 2020, ada 673 masalah yang diatasi Kemlu berkaitan fishing vessels di 114 kapal laut. Umumnya mereka bekerja di sejumlah banyak negara, khususnya 16 negara.
"Masalah yang banyak diatasi oleh Kemlu ialah tidak dibayarkannya upah, permasalahan ketentuan waktu kerja, kontak fisik, jelek keadaan di posisi kerja," terang Judha.
Selama ini, ada beberapa cara diplomasi yang dikerjakan oleh Kemlu dalam usaha pelindungan WNI terhitung karyawan di lautan.
Usaha diplomasi itu disebut oleh Judha Nugraha melalui tingkat multilateral, regional dan bilateral.
"Kita punyai contoh masalah di kapal berbendera Tiongkok Long Xing 629. Kita membuat establish coorporation, di antara dua Menteri luar neger lakukan diskusi di high tingkat untuk masalah ini dan saya dapat berikan bilateral coordinations hasilkan hasil baik," terang Judha.
Polisi mendapati mayat seorang ABK WNI dalam almari pendingin kapal berbendera negara China. Diperhitungkan mendiang ialah korban penindasan dan penganiayaan di atas kapal.
